Puadi: Pengawasan Syarat Pencalonan Menjadi Bagian Penting Menjaga Akses Demokrasi
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi menyatakan bahwa pengawasan terhadap persyaratan calon dan pencalonan dalam pemilihan merupakan bagian penting dalam memastikan akses demokrasi tetap berjalan. Menurutnya, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menentukan pihak yang dapat mengikuti kontestasi sekaligus melindungi hak setiap warga negara untuk dipilih.
Ia menegaskan bahwa syarat calon dan pencalonan tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi. Proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, adil, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menghambat hak warga negara yang memenuhi ketentuan.
“Pintu itu tidak boleh terlalu longgar hingga calon yang tidak memenuhi persyaratan bisa lolos. Namun, pintu juga tidak boleh terlalu sempit hingga warga negara yang memenuhi syarat justru kehilangan hak untuk berkompetisi,” ujar Puadi saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan bedah buku yang digelar secara daring, Jumat (18/9/2026).
Buku yang menjadi bahan pembahasan dalam kegiatan tersebut berjudul “Dinamika Syarat Calon dan Syarat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Serentak 2024”. Buku tersebut merupakan karya akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Dr. Firdaus, dan diterbitkan oleh Bawaslu. Kegiatan bedah buku diselenggarakan oleh KPU Kota Ternate.
Dalam pemaparannya, Puadi menjelaskan bahwa buku tersebut membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan akses masyarakat untuk mengikuti kontestasi politik. Selain itu, pembahasan juga mencakup prinsip kebebasan dan kesetaraan warga negara dalam menjalankan hak pilih pasif.
Sejumlah isu yang dibahas dalam buku tersebut antara lain pencalonan melalui jalur perseorangan maupun partai politik, ketentuan batas usia, status mantan terpidana, kewajiban mengundurkan diri dari jabatan tertentu, hingga munculnya fenomena calon tunggal dalam pemilihan.
Puadi juga mengingatkan jajaran pengawas pemilu agar tidak berhenti pada pemahaman terhadap aturan tertulis. Menurutnya, perkembangan norma hukum juga perlu dipelajari melalui berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan persyaratan calon dan pencalonan.
Ia berharap pengawasan pada aspek tersebut ke depan dapat menggunakan pendekatan berbasis risiko. Terutama terhadap persyaratan yang memiliki potensi tinggi menimbulkan sengketa atau persoalan hukum selama proses pemilihan berlangsung.
Dengan pendekatan tersebut, pengawasan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada calon yang memenuhi persyaratan dan mencegah pihak yang tidak memenuhi ketentuan untuk mengikuti kontestasi.
“Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih, tetapi juga oleh siapa yang diberi kesempatan untuk berkontestasi, bagaimana kesempatan itu diberikan, serta apakah seluruh prosesnya berjalan dalam koridor hukum dan keadilan,” tegas Puadi.
Sumber : Bawaslu RI