Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu 2024, Dede: Susun Strategi Tingkatkan Trust Public

Rabu (10/3/2021), Anggota Bawaslu Kota Depok yakni Dede Selamet Permana, S.Si menghadiri “Rapat Penyusunan Panduan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan” yang terlaksana di Hotel Mercure, Jakarta. Rapat yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI tersebut menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya, antara lain (1) Nanang Indra-Tenaga Ahli KPU RI; (2) Hadar N. Gumay - Netfid (Network for Democracy and Electoral Integrity); (3) Daniel Zuchron - Sindikasi Pemilu Dan Demokrasi Indonesia; serta (4) Ahsanul Minan - Unusia Dahlia Umar - Netfid (Network for Democracy and Electoral Integrity).

Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyebutkan bahwa daftar pemilih kerap menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Untuk itu, dia meminta dalam merumuskan daftar pemilih Pemilu 2024 perlu dilakukan identifikasi persoalan dari daftar pemilih Pemilu 2019 dan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020 lewat penguatan sinergi antara penyelenggara pemilu. Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah itu pun meminta kepada peserta diskusi yang terdiri dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota , perwakilan KPU, dan lembaga-lembaga pemantau pemilu baik secara daring ataupun langsung memberikan masukan soal masalah daftar pemilih. "Penting masukan dari rekan-rekan semua untuk mengidentifikasi persoalan daftar pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020’.

Dede Selamet Permana dalam kesempatannya memberikan tanggapan dan masukan.  Pertama, untuk KPU, perlu ada jaminan dan upaya serius atas pembaruan DPB ini. Karena mestinya data yang dibarukan itu harus sama dengan DAK, ketika DAK ini akan menjadi DP4 dengan menghapus pembaruan yang temporer sebelumnya (coklit). Apabila dalam perjalanannya DPB ini tidak sama dengan pembaruan DAK maka ini akan jadi persoalan. Untuk itulah KPU harus menjamin soal by name by address. Kedua, seluruh peserta yang terlibat harus menyusun strategi bagaimana kita dapat mengembalikan trust public, mengingat realita yang terjadi di lapangan adalah partisipasi masyarakat cenderung melemah.