Pastikan Anggaran Pemilu Tersalurkan, Bawaslu Jabar Supervisi Evaluasi dan Monitoring ke Bawaslu Depok

Depok - Dalam rangka melaksanakan supervisi dan monitoring pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan anggaran operasional dan honorarium Badan Adhoc Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kota Depok, Bawaslu Provinsi Jawa Barat turun langsung ke Kecamatan yang ada di Kota Depok.

Memimpin rangkaian supervisi kali ini, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Isti Khoriana Karim menjelaskan tujuannya datang ke Depok.

"Kami ingin memastikan anggaran pemilu sudah tersalurkan kepada pengawas adhoc di Bawaslu Kota Depok. Selain itu, kami juga ingin memastikan setiap anggaran yang sudah dikeluarkan, laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sudah sesuai dan tepat waktu," ujar Isti saat memberikan arahan di Bawaslu Kota Depok, Jumat (7/6/2024).

Isti juga menambahkan, latar belakang supervisi ini juga untuk memastikan honor PTPS sudah tersalurkan semua di lingkungan Bawaslu Kota Depok.

Pelaksanaan supervisi ini meliputi pengumpulan laporan pertanggungjawaban Pengawas Adhoc atau Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) terkait anggaran pemilu sudah diselesaikan semua.

Selanjutnya Bawaslu Kota Depok akan menarik LPJ fisiknya ke Kantor Bawaslu Kota Depok hingga batas waktu hari Jumat, 14 Juni 2024.

Adapun hasil supervisi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, agar Bawaslu Kota Depok memeriksa kembali LPJ yang sudah disampaikan oleh Panwascam terkait kelengkapannya.

Dalam waktu dekat, akan diberlakukan pemeriksaan dan evaluasi penggunaan anggaran pemilu oleh Inspektorat Bawaslu Republik Indonesia.

Hadir dalam supervisi dari Bawaslu Jawa Barat antara lain, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Herdi Sulaiman, Yana Alia R, Randi Purnama, dan Dian Hartina R.(mya)