Lompat ke isi utama

Berita

Jaga Memori Kelembagaan, Bawaslu Jabar Perketat Tertib Administrasi Perkara

1

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Syaiful Bachri dan Hj. Nuryamah menyampaikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perkara Wilayah 3 Priangan Timur di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (30/9/2026).

Tasikmalaya — Pengelolaan administrasi perkara penanganan pelanggaran memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan dokumentasi kelembagaan pengawas pemilu. Arsip perkara yang tersusun dengan baik dapat menjadi bukti pertanggungjawaban sekaligus sumber informasi bagi lembaga di masa mendatang.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi Perkara Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Wilayah 3 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian rapat kerja teknis dan evaluasi administrasi perkara yang telah dilaksanakan di lima wilayah untuk menjangkau seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Hj. Nuryamah, menyampaikan bahwa masa di luar tahapan pemilu dapat dimanfaatkan untuk meninjau kembali serta membenahi dokumentasi perkara. Menurutnya, setiap dokumen penanganan pelanggaran perlu disimpan secara tertib agar keberadaannya mudah diketahui dan dapat ditelusuri ketika dibutuhkan.

Ia menegaskan bahwa arsip perkara bukan hanya dokumen administratif, tetapi juga merupakan bagian dari rekam jejak kelembagaan dan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan arsip perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tidak ada dokumen penting yang hilang setelah tahapan pemilu berakhir.

Selain penataan dokumen fisik, Nuryamah juga menekankan pentingnya pengembangan sistem pengarsipan digital yang terstruktur. Upaya ini diharapkan dapat mempermudah pencarian informasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan data, serta mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan arsip.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Syaiful Bachri, menjelaskan bahwa administrasi perkara yang tertata dengan baik turut mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga. Ketersediaan arsip yang lengkap dan mudah diakses diperlukan untuk berbagai kepentingan, mulai dari menghadapi kemungkinan sengketa hukum lanjutan hingga memenuhi kebutuhan informasi publik dan mendukung penelitian di bidang kepemiluan.

Dalam pelaksanaannya, penyamaan standar pengelolaan berkas di tingkat kabupaten/kota menjadi hal yang perlu diperhatikan. Setiap tahapan, mulai dari pencatatan laporan awal, pengumpulan bukti, hingga dokumentasi putusan akhir, harus dikelola secara cermat agar seluruh proses penanganan perkara tercatat dengan lengkap.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mendorong penerapan tata kelola administrasi perkara yang terstandar, sistematis, dan didukung pengarsipan digital. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kelengkapan rekam jejak penanganan pelanggaran pemilu sekaligus memperkuat kredibilitas dan akuntabilitas lembaga dalam menghadapi agenda demokrasi berikutnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, akademisi, serta pegiat pemilu yang telah memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkara di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat, yaitu:

  1. Kepolisian Daerah Jawa Barat
  2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
  3. KPU Provinsi Jawa Barat
  4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
  5. Assoc. Prof. Dr. Aip Syarifudin, M.Pd.I
  6. Dr. Heri Herdiawanto, S.Pd., M.Si.
  7. Dr. Wawan Saepul Irwan, M.Si.
  8. Dr. Rasminto, S.Pd., M.Pd.
  9. Kaka Suminta

Masukan dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penguatan bagi Bawaslu dalam meningkatkan kualitas administrasi, dokumentasi, serta penanganan perkara pelanggaran pemilu secara berkelanjutan.

Bawaslu Jabar

Tag
Administrasi Perkara
Bawaslu Jabar
Penanganan Pelanggaran Pemilu