Jaga Integritas Demokrasi, Bagja Dorong Penguatan Kelembagaan Bawaslu

Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja, menekankan pentingnya penguatan kelembagaan melalui evaluasi pelaksanaan program pengawasan pemilu. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan kapasitas lembaga sekaligus menjaga integritas demokrasi pada setiap tahapan pemilu.

Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar secara daring dari Jakarta, Jumat (13/3/2026). Bagja menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir Bawaslu telah melakukan berbagai upaya penguatan, mulai dari peningkatan fungsi dan tugas, koordinasi, hingga kapasitas komisioner dan aparatur sekretariat.

Ia menambahkan, pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024, penguatan kelembagaan menjadi agenda utama. Tahun 2025 difokuskan pada konsolidasi internal, sementara tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat reformasi birokrasi serta memperluas pendidikan politik kepada masyarakat.

Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas, baik bagi komisioner maupun aparatur sipil negara di lingkungan Bawaslu. Melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, Bawaslu berupaya memastikan seluruh jajaran memahami secara menyeluruh fungsi pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Selain itu, Bagja menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak seperti DPR, akademisi, organisasi masyarakat, dan pemantau pemilu untuk memperkuat pengawasan yang lebih partisipatif.

Ia juga mengingatkan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara selaras di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga daerah, agar pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif.

Menutup arahannya, Bagja mengapresiasi partisipasi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan Bawaslu kabupaten/kota, serta berharap evaluasi yang dilakukan dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam menjaga kualitas demokrasi.