Humas Bawaslu Didorong Tinggalkan Pola Reaktif dan Perkuat Edukasi Demokrasi
|
Purwakarta — Peran humas Bawaslu diharapkan tidak lagi sebatas merespons isu yang muncul atau bertindak seperti “pemadam kebakaran”. Humas didorong untuk lebih proaktif menjalankan fungsi edukasi demokrasi kepada masyarakat secara konsisten, termasuk di luar tahapan pemilu.
Dorongan tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu Jawa Barat, Muamarullah, dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan dan Publikasi Media Sosial bersama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang digelar secara daring, Rabu (9/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari konsolidasi kehumasan yang sebelumnya berlangsung di Surabaya. Forum tersebut sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap program kolaborasi “Rabu Ngonten Bareng” yang telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Muamarullah mengapresiasi pelaksanaan program tersebut, namun meminta agar kualitas dan intensitas produksi konten terus ditingkatkan. Menurutnya, jajaran humas di daerah perlu mengubah orientasi publikasi dengan mengurangi konten yang bersifat seremonial dan memperbanyak materi yang memberikan edukasi mengenai demokrasi.
“Program Rabu Ngonten Bareng sudah berjalan sukses dan kami apresiasi, namun kualitas serta kuantitasnya harus terus ditingkatkan. Kehumasan daerah harus segera merombak orientasi dengan memangkas porsi publikasi seremonial internal dan memperbanyak konten edukasi demokrasi,” ujar Muamarullah.
Ia menekankan bahwa setiap konten yang dibuat harus memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat. Meskipun pengawasan pemilu saat ini berada di luar tahapan, komunikasi publik terkait nilai-nilai demokrasi dan pengawasan tetap perlu dijalankan secara berkelanjutan.
Muamarullah juga meminta pengelola humas di masing-masing daerah menggunakan pendekatan sosial dan budaya dalam menyusun strategi komunikasi. Dengan pendekatan tersebut, informasi mengenai pengawasan pemilu diharapkan dapat disampaikan dengan cara yang lebih dekat dengan karakter dan kearifan lokal masyarakat.
Selain itu, Bawaslu Jawa Barat mendorong agar prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) diterapkan dalam seluruh produk informasi digital. Langkah ini ditujukan agar informasi kelembagaan dapat diakses dan memberikan ruang yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat.
Perubahan pola komunikasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola media sosial Bawaslu. Kebiasaan membuat konten dengan gaya dokumentasi birokrasi yang cenderung kaku perlu mulai ditinggalkan tanpa mengurangi aspek akuntabilitas dan ketepatan informasi.
Pengelola media sosial dituntut lebih kreatif dalam mengemas pesan agar informasi tetap edukatif, kredibel, sekaligus menarik bagi masyarakat di ruang digital.
Melalui penguatan fungsi kehumasan yang lebih inklusif, kreatif, dan berorientasi pada edukasi, Bawaslu berupaya membangun pemahaman masyarakat mengenai demokrasi secara berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.
Sumber: Bawaslu Jabar