Herwyn: Putusan DKPP Jadi Dasar Penguatan SDM dan Integritas Pengawas Pemilu

Jakarta – Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH Malonda, mengungkapkan bahwa Bawaslu tengah menyusun desain pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang berlandaskan pada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Inisiatif tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas kelembagaan dan mencegah terulangnya pelanggaran etik pada Pemilu 2029.

Herwyn menjelaskan bahwa berbagai putusan DKPP tidak hanya dipandang sebagai bentuk penegakan etik, tetapi juga sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran bagi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu berupaya memetakan putusan-putusan tersebut untuk dijadikan referensi dalam pembinaan SDM dan penguatan budaya etik di lingkungan pengawas pemilu.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan kelembagaan guna mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang semakin kompleks. Pembelajaran dari perkara-perkara etik yang pernah terjadi juga diharapkan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengidentifikasi potensi risiko pelanggaran serta memperkuat langkah pencegahan sejak awal.

Hal itu disampaikan Herwyn dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Grand Desain Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu: Visi Integritas 2030 yang digelar di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Lebih lanjut, Herwyn menegaskan bahwa standar etik yang harus dimiliki pengawas pemilu tidak cukup hanya sebatas kepatuhan terhadap hukum, independensi formal, maupun profesionalisme administratif. Pengawas pemilu, kata dia, juga harus memiliki keberanian moral dalam menghadapi berbagai tekanan, baik yang berasal dari ranah politik, lingkungan sosial, maupun institusi.

Ia menilai integritas merupakan faktor utama yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu. Sebab, sebaik apa pun regulasi dan sistem yang dibangun, keberhasilan penyelenggaraan pemilu pada akhirnya sangat bergantung pada integritas para penyelenggaranya.