Herwyn Minta Jajaran Siapkan Data Pembanding Penataan Dapil
|
JAKARTA — Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta jajaran pengawas pemilu mulai menyiapkan data pembanding sejak awal untuk mendukung pengawasan penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu mendatang. Menurutnya, persiapan tersebut perlu dilakukan lebih awal tanpa harus menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan rancangan penataan dapil.
Pesan tersebut disampaikan Herwyn dalam kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026). Ia mengingatkan jajaran pengawas agar segera mengumpulkan data kependudukan resmi terbaru dan peta wilayah administrasi, termasuk informasi mengenai daerah yang mengalami pemekaran.
Herwyn menjelaskan bahwa pengawasan penataan dapil tidak hanya dilakukan dengan memeriksa ketentuan peraturan perundang-undangan atau mengawasi keputusan yang ditetapkan KPU. Bawaslu juga perlu melakukan kajian secara menyeluruh untuk memastikan penataan dapil sesuai dengan tujuh prinsip yang tercantum dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Ketujuh prinsip tersebut mencakup kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan. Untuk menilai penerapan prinsip-prinsip tersebut, Herwyn meminta jajaran Bawaslu melakukan simulasi terhadap dapil yang telah terbentuk.
Hasil simulasi kemudian perlu disusun dalam bentuk matriks penilaian agar setiap dapil memiliki catatan berdasarkan hasil kajian. Melalui langkah tersebut, Bawaslu dapat mengetahui dapil yang membutuhkan penataan ulang sekaligus menyampaikan masukan kepada KPU dengan dukungan hasil analisis yang jelas.
Herwyn menegaskan bahwa penilaian terhadap setiap dapil harus didasarkan pada data dan kajian, bukan sekadar pandangan subjektif. Hasil evaluasi tersebut nantinya dapat menjadi dasar bagi Bawaslu untuk mengusulkan penataan kembali dapil yang dinilai perlu diperbaiki.
Selain simulasi, Herwyn memaparkan lima langkah yang perlu dilakukan jajaran Bawaslu sebagai persiapan pengawasan. Pertama, menghimpun data kependudukan serta peta wilayah administrasi terbaru. Kedua, melakukan pengujian terhadap dapil berdasarkan tujuh prinsip penataan dapil.
Ketiga, mengikuti setiap tahapan uji publik untuk mencatat masukan dari masyarakat maupun tanggapan KPU. Keempat, menyusun masukan tertulis berdasarkan temuan pengawasan di lapangan. Masukan tersebut dapat berkaitan dengan dapil yang berulang kali menimbulkan sengketa, wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, hingga kecamatan yang tidak memiliki keterikatan sosial dengan dapilnya.
Kelima, seluruh hasil pengawasan dan simulasi perlu didokumentasikan secara teratur dan sistematis. Dokumentasi tersebut akan menjadi bahan pendukung bagi Bawaslu dalam menyusun serta menyampaikan rekomendasi kepada KPU terkait penataan dapil.
Bawaslu RI