Herwyn Ingatkan Dua Hal dalam Pengawasan Data Pemilih
|
JAKARTA — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan jajaran pengawas pemilu untuk memperhatikan dua aspek utama dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih, yakni ketepatan pencatatan data dan perlindungan informasi pribadi pemilih.
Herwyn menegaskan bahwa pengawas harus memastikan penyelenggara pemilu mencatat setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih serta menghapus data mereka yang sudah tidak lagi memenuhi syarat. Menurutnya, ketelitian dalam pencatatan tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara.
Ia menjelaskan bahwa kesalahan dalam pencatatan dapat mengakibatkan warga kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Begitu pula penghapusan data pemilih yang tidak memiliki dasar yang jelas dapat merugikan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Herwyn dalam kegiatan Serial Bawaslu Membelajarkan Volume 2 bertema Tata Kelola Pemutakhiran Data Pemilih yang dilaksanakan secara daring, Kamis (12/11/2026).
Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Herwyn menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih melibatkan informasi pribadi, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data lainnya, sehingga perlu dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, ia meminta jajaran Bawaslu memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemahaman tersebut diperlukan, khususnya dalam menentukan batas informasi yang dapat dibuka kepada publik serta kebutuhan akses data untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
Herwyn menegaskan bahwa menjaga kerahasiaan informasi pribadi merupakan bagian dari komitmen Bawaslu dalam mengawasi pemutakhiran data pemilih.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemutakhiran data pemilih merupakan proses yang terus berlangsung, baik selama tahapan pemilu maupun di luar tahapan. Perubahan kondisi kependudukan, seperti perpindahan domisili, bertambahnya usia warga hingga memenuhi syarat sebagai pemilih, kematian, serta perubahan status menjadi anggota TNI/Polri, menjadi faktor yang mengharuskan data pemilih diperbarui secara berkala.
Berbagai perubahan tersebut, menurut Herwyn, perlu diikuti dengan pengawasan yang konsisten agar data pemilih tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ia berharap melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan, jajaran pengawas semakin memahami tata kelola pemutakhiran data pemilih. Dengan demikian, kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan untuk memastikan hak pilih masyarakat tetap terlindungi sekaligus menjaga keamanan data pribadi.
Bawaslu RI