Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Dorong Standar Kompetensi Pengawas Pemilu untuk Cegah Pelanggaran Etik

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda saat menjadi narasumber dalam kegiatan "Tindak Lanjut Putusan DKPP dan Perbaikan Internal atas Isu Aktual Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Bawaslu Se-Provinsi Sumatera Utara" pada Selasa (15/9/2026).
 

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong penyusunan grand design pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang mampu memperkuat profesionalitas pengawas pemilu sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran etik. Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah menetapkan standar kompetensi yang jelas bagi setiap pengawas pemilu.

Herwyn mengatakan, pembentukan standar kompetensi dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan integritas pengawas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan etik yang muncul setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan.

Berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi karena dapat berujung pada laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Karena itu, pembinaan dan peningkatan kompetensi pengawas perlu dilakukan secara berkelanjutan.

“Di antaranya terkait dengan profesionalitas dan pencermatan pencalonan, netralitas kegiatan politik, agresi partisipan partai, status kepegawaian dan rangkap jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen pengawas ad hoc, manipulasi data suara, komunikasi digital dan informasi publik, serta tata kelola keuangan,” jelas Herwyn.

Pernyataan tersebut disampaikan Herwyn ketika menjadi narasumber dalam kegiatan “Tindak Lanjut Putusan DKPP dan Perbaikan Internal atas Isu Aktual Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu Bawaslu Se-Provinsi Sumatera Utara” pada Selasa (15/9/2026).

Sementara itu, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menilai tingkat kepercayaan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam melihat keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, keberadaan DKPP memiliki peran dalam menjaga kehormatan penyelenggara sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

“DKPP hadir sebenarnya bertujuan untuk menjaga kehormatan dan merawat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu,” ujarnya.

Ratna juga menilai komunikasi dan pembahasan bersama antara KPU dan Bawaslu merupakan hal yang diperlukan untuk menyelaraskan kepentingan antarpenyelenggara pemilu. Meskipun setiap lembaga tetap menjalankan tugas berdasarkan kewenangan masing-masing, koordinasi dan pengawasan antarpenyelenggara diperlukan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.

Kegiatan tersebut mempertemukan DKPP, KPU, dan Bawaslu dalam sebuah diskusi panel yang membahas penerapan nilai-nilai kode etik serta pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu.

Forum tersebut turut dihadiri jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Kegiatan juga didampingi Ketua DKPP Heddy Lugito serta Ketua KPU Mochammad Afifuddin.

Sumber : Bawaslu RI

Tag
DKPP
Etik
Herwyn