Lompat ke isi utama

Berita

Herwyn Dorong Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu untuk Perkuat Penegakan Hukum

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada Kamis (12/11/2026).
 

 

BEKASI — Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong perlunya redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu guna memperkuat peran Bawaslu dalam penegakan hukum pemilu. Menurutnya, pembaruan tersebut perlu dilakukan melalui penguatan kewenangan, penyempurnaan hukum acara, serta kesiapan kelembagaan. Hal ini penting untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya jumlah perkara administratif apabila sebagian ketentuan pidana pemilu dialihkan ke ranah administrasi.

“Paradigma yang perlu kita (Bawaslu) bangun adalah bagaimana sebagian ketentuan pidana pemilu dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke penanganan administratif, termasuk dalam konteks politik uang. Namun, pengalihan tersebut harus disertai dengan konstruksi hukum yang jelas, termasuk klasifikasi pelanggaran ringan, sedang, dan berat beserta parameter dan sanksi yang proporsional,” ujar Herwyn dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (12/11/2026).

Herwyn menjelaskan, pengelompokan pelanggaran harus memperhatikan jenis perbuatan, tingkat kesalahan, dampak hukum, serta peluang untuk memulihkan kondisi akibat pelanggaran. Ia menilai, pelanggaran ringan dapat diselesaikan melalui prosedur yang lebih sederhana. Sementara itu, pelanggaran berat perlu mendapatkan sanksi yang lebih tegas, mulai dari diskualifikasi hingga kemungkinan pembatasan keikutsertaan pada pemilu berikutnya. Namun, penerapan sanksi tersebut tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum dan standar pembuktian yang memadai.

“Redesain ini tidak hanya berbicara tentang sanksi, tetapi juga hukum acara yang harus disesuaikan dengan karakteristik pelanggarannya. Perkara ringan perlu diupayakan selesai secara cepat, sementara perkara berat membutuhkan pemeriksaan yang lebih mendalam, standar pembuktian yang kuat, serta proses yang tetap profesional dan imparsial,” tegasnya.

Selain itu, Herwyn menilai kewenangan investigasi Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 461 Undang-Undang Pemilu perlu diperkuat. Kewenangan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara lebih terarah melalui pengaturan dalam Peraturan Bawaslu. Ia juga mengusulkan penataan struktur kelembagaan dengan membagi fungsi ke dalam kamar pencegahan dan pengawasan serta kamar penindakan dan adjudikasi. Pembagian ini diperlukan agar tanggung jawab setiap fungsi lebih jelas, pemeriksaan tetap objektif, dan potensi konflik kepentingan dapat diminimalkan.

“Kita perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, konflik kepentingan, maupun tindakan yang tidak profesional ketika Bawaslu memperoleh tanggung jawab penegakan hukum yang lebih besar,” ungkap Herwyn.

Lebih lanjut, Herwyn menekankan bahwa peningkatan kewenangan harus diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Dukungan tersebut meliputi sekretariat, sumber daya manusia, anggaran, fasilitas persidangan, hingga sistem informasi untuk penanganan perkara. Ia juga mengingatkan bahwa setiap putusan Bawaslu harus dipastikan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Dengan demikian, penegakan hukum administratif tidak hanya berakhir pada penetapan putusan, tetapi juga mampu mendorong kepatuhan dan pemulihan atas pelanggaran yang terjadi.

Herwyn berharap redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu dapat memperkuat tugas dan kewenangan Bawaslu, memperjelas klasifikasi pelanggaran beserta sanksinya, menyempurnakan hukum acara dan kewenangan investigasi, serta meningkatkan kompetensi dan integritas jajaran pengawas. Selain itu, diperlukan dukungan infrastruktur kelembagaan dan mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan putusan.

Berbagai rumusan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan penguatan kelembagaan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya ini sekaligus diharapkan mampu menjawab kebutuhan publik terkait kesiapan Bawaslu dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

Bawaslu RI