Evaluasi Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Depok Libatkan Stakeholder

Depok - Bawaslu Kota Depok menggelar rapat koordinasi stakeholder dalam rangka evaluasi pengawasan partisipatif pada Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Depok pada Kamis (6/2/2025) dan dihadiri oleh pimpinan partai politik, organisasi kepemudaan, serta unsur pemerintah se-Kota Depok.

Rakor ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran dari para stakeholder terkait evaluasi pengawasan Pilkada 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Depok, Andriansyah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab Bawaslu dalam mengawal proses pengawasan Pilkada Kota Depok.

"Proses tahapan Pilkada saat ini telah mencapai penetapan calon terpilih, yang kemungkinan besar juga akan disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok hari ini," ujar Andriansyah.

Ia juga menyoroti bahwa Pilkada 2024 merupakan pemilihan serentak pertama di Indonesia yang berlangsung di tahun yang sama dengan Pemilu 2024. Menurutnya, tantangan terbesar dalam pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengawas yang diatur dalam undang-undang. "Sebagai contoh, hanya ada satu orang pengawas untuk menjangkau satu kelurahan," tambahnya.

Meskipun demikian, keterbatasan tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pengawasan. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Depok terus menggencarkan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya pemilihan.

Dalam diskusi rakor, berbagai masukan disampaikan oleh peserta. Perwakilan dari Partai Buruh mengusulkan penerapan sistem e-voting sebagai upaya meminimalisir biaya Pilkada. Sementara itu, perwakilan Partai NasDem menekankan pentingnya peran KPU dan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di luar tahapan pemilu, bekerja sama dengan partai politik.

Selain itu, masukan juga diberikan oleh narasumber dari pegiat pemilu, yaitu Ketua Bawaslu Kota Depok periode 2018-2023, Luli Barlini, serta Anggota Bawaslu Kota Bekasi periode 2018-2023, Novita Ulya. Dengan berbagai pandangan dan evaluasi yang diperoleh dalam rakor ini, diharapkan pengawasan pemilu di Kota Depok semakin baik dan lebih partisipatif pada pemilihan mendatang.