Dorong Tata Kelola yang Baik, Herwyn Tekankan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan BMN di Bawaslu
|
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran negara dan barang milik negara (BMN) secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran maupun aset yang berada dalam penguasaan Bawaslu harus memiliki kejelasan, mulai dari sumber, pemanfaatan, pencatatan, hingga pertanggungjawabannya.
Hal tersebut disampaikan Herwyn saat membuka kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Bawaslu, Selasa (1/9/2026). Ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan aset secara tertib bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam penerapan good governance di lingkungan organisasi.
Herwyn menilai pembagian tugas dan tanggung jawab di setiap tingkatan organisasi harus berjalan secara jelas. Ketua dan anggota Bawaslu, misalnya, memiliki peran dalam memberikan arah sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kelembagaan.
Ia juga menekankan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN tidak boleh hanya dianggap sebagai tanggung jawab unit teknis tertentu. Di tingkat provinsi, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Diklat, dan Organisasi perlu memastikan aspek kelembagaan tersebut terintegrasi dengan pelaksanaan tugas sekretariat melalui koordinasi bersama kepala sekretariat.
Menurut Herwyn, kegiatan rekonsiliasi tersebut juga dapat menjadi momentum bagi Bawaslu untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Di luar tahapan pemilu, jajaran Bawaslu dinilai memiliki kesempatan untuk memperkuat sistem pengelolaan, memperbaiki administrasi dan pencatatan, menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas, serta mencegah terulangnya persoalan yang pernah terjadi.
Ia berharap proses rekonsiliasi tidak berhenti pada kesesuaian data semata, tetapi mampu menghasilkan tata kelola yang dapat dipercaya. Keakuratan data, ketertiban pengelolaan aset, dan laporan yang dapat diandalkan, menurutnya, akan mendukung integritas organisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.
Setelah kegiatan tersebut selesai, Herwyn berharap tersedia data keuangan dan BMN yang valid, terbaru, serta memiliki integritas. Selain itu, berbagai persoalan terkait penatausahaan BMN yang disampaikan dari daerah diharapkan dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara sistematis.
Herwyn juga meminta agar hasil kegiatan dituangkan dalam daftar tindak lanjut yang terukur. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta bukti yang menunjukkan bahwa permasalahan telah dituntaskan.
“Daftar tindak lanjut harus menunjukkan persoalan yang dihadapi, siapa yang bertanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta bukti penyelesaiannya. Forum ini juga diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas jajaran sekretariat,” pungkasnya.
Sumber: Bawaslu RI