Lompat ke isi utama

Berita

Bukan Sekadar Mengawasi, Bawaslu Jabar Perkuat Hak Politik Disabilitas

1

Para peserta penyandang disabilitas bersama jajaran pendamping Yayasan Bintang Grahita Indonesia dan panitia menunjukkan antusiasme saat berfoto bersama usai kegiatan Sosialisasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan di Kantor Desa Lengkong, Kabupaten Bandung, Rabu (9/9/2026).

Bandung — Pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang setara dan tidak diskriminatif. Hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga memastikan penyandang disabilitas dapat mengikuti seluruh proses pemilu dengan akses yang layak.

Komitmen tersebut disampaikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui kegiatan Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan di Kantor Desa Lengkong, Kabupaten Bandung, Rabu (9/9/2026).

Ketua Bawaslu Jawa Barat, H. Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki sekitar 160 ribu pemilih penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, lebih dari 10 ribu berada di Kabupaten Bandung. Karena itu, hak pilih mereka perlu mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dibatasi karena kondisi disabilitas.

Menurut Zacky, penyelenggara pemilu perlu memperhatikan berbagai kebutuhan pemilih disabilitas. Hal tersebut mencakup ketepatan dalam pemutakhiran data pemilih, ketersediaan TPS yang mudah diakses, alat bantu, hak untuk mendapatkan pendampingan, serta informasi pemilu yang dapat dipahami oleh penyandang disabilitas.

Zacky juga menjelaskan bahwa penggunaan instrumen seperti Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dapat membantu penyelenggara mengenali kebutuhan masing-masing pemilih. Dengan adanya data tersebut, fasilitas yang disediakan di lapangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemilih.

Dewan Pembina Yayasan Bintang Grahita Indonesia, Nurna Yunisa, menyampaikan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu juga dapat memberikan pengalaman positif. Bagi penyandang disabilitas intelektual, kesempatan untuk ikut menentukan pilihan secara mandiri dapat meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan pengalaman sebagai warga negara yang memiliki hak yang sama.

Sementara itu, Kepala Desa Lengkong, H. Agus Salam Rahmat, menyambut baik kegiatan Bawaslu di wilayahnya. Desa Lengkong sendiri merupakan salah satu desa percontohan ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat ikut mendorong upaya mengurangi perlakuan diskriminatif dan pengasingan terhadap penyandang disabilitas.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Hj. Nuryamah, juga mengajak komunitas penyandang disabilitas untuk ikut terlibat dalam pengawasan pemilu. Masyarakat disabilitas diharapkan dapat memastikan hak pilihnya sudah tercatat dalam daftar pemilih, menolak praktik politik uang, serta ikut mengawasi proses pemilu agar berlangsung secara jujur dan adil.

Meskipun demikian, pelaksanaan pemilu masih menghadapi sejumlah persoalan terkait aksesibilitas. Beberapa kendala yang masih ditemukan antara lain TPS yang memiliki tangga sehingga menyulitkan pengguna kursi roda, terbatasnya ketersediaan surat suara braille, serta kurangnya juru bahasa isyarat bagi pemilih dengan disabilitas tuli.

Karena itu, diperlukan kerja sama antara Bawaslu, pemerintah desa, dan komunitas pendamping untuk memperbaiki berbagai hambatan tersebut. Bawaslu Jawa Barat mendorong agar pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya dapat semakin mudah diakses dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Sumber Bawaslu Jawa Barat

Tag
Bawaslu Jabar
Pemilu Inklusif
ZackyMuhammadZamZam