Bukan Hanya Memilih, Warga Diminta Awasi Setiap Tahapan Pemilu
|
Bandung Barat — Partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak berhenti pada datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilih. Keterlibatan warga dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu juga dinilai penting untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran.
Hal tersebut menjadi salah satu poin yang ditekankan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung Barat, Jumat (18/9/2026).
Anggota Bawaslu Jawa Barat, Usep Agus Zawari, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar lebih kritis dan aktif dalam mengawal proses pemilu, termasuk sebelum tahapan resmi pemilu dimulai.
“Kegiatan ini merupakan ikhtiar bersama agar pelaksanaan pemilu ke depan jauh lebih baik dari pemilu sebelumnya. Bawaslu menekankan tiga langkah utama, yakni mengajak warga mengawasi, mencegah pelanggaran, serta menjaga kedaulatan rakyat,” kata Usep.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat perlu diperkuat secara berkelanjutan, termasuk di luar masa tahapan pemilu. Dengan demikian, masyarakat memiliki bekal yang cukup untuk memahami mekanisme pelaporan sekaligus mengenali berbagai bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli DPR RI, Hadi Hidayat. Menurutnya, keterbatasan jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan luas wilayah yang harus dipantau. Karena itu, pengawasan tidak dapat hanya mengandalkan jajaran Bawaslu.
“Pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu semata. Keterlibatan masyarakat di lapangan menjadi kunci utama untuk menutup celah pelanggaran sedini mungkin,” ujar Hadi dalam pemaparannya.
Ia menambahkan, luasnya wilayah serta beragamnya potensi pelanggaran membutuhkan peran aktif masyarakat. Warga diharapkan mampu menyampaikan informasi atau laporan awal secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab ketika menemukan dugaan pelanggaran.
Penguatan literasi kepemiluan dan budaya pengawasan partisipatif sejak dini diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan demokrasi yang lebih transparan dan berintegritas. Pada akhirnya, keterlibatan masyarakat diharapkan turut memastikan hak politik setiap warga tetap terlindungi dalam seluruh proses pemilu.
Sumber Bawaslu Jawa Barat