Lompat ke isi utama

Berita

Bedah Kearifan Lokal, Herwyn: Manfaatkan untuk Pengawasan Partisipatif

1

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).

 

KUNINGAN — Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengajak seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk mengoptimalkan kearifan lokal dalam menjalankan pengawasan pemilu. Menurutnya, nilai-nilai budaya setempat dapat dijadikan pendekatan untuk memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Herwyn menjelaskan bahwa pengawasan pemilu yang kuat tidak hanya bergantung pada jumlah personel pengawas. Pengetahuan, keberanian, serta keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Selain itu, pemahaman pemilih terhadap hak-haknya dan kemampuan masyarakat mengenali potensi kerawanan dapat membantu menjaga proses pemilu tetap sesuai ketentuan.

Hal tersebut disampaikan Herwyn saat berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Ia mencontohkan nilai kearifan lokal Sunda, yaitu Silih Asah, Silih Asih, dan Silih Asuh, yang dapat diterapkan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu.

Nilai Silih Asah dimaknai sebagai upaya saling berbagi pengetahuan mengenai kepemiluan. Sementara itu, Silih Asih mengajarkan pentingnya menjaga persaudaraan dan menghormati perbedaan pilihan. Adapun Silih Asuh mengandung semangat untuk saling melindungi serta mencegah intimidasi dan potensi pelanggaran. Herwyn menilai ketiga nilai tersebut dapat menjadi modal sosial dalam memperkuat kehidupan demokrasi.

Ia juga mengingatkan jajaran Bawaslu agar mulai mempersiapkan langkah pengawasan sejak dini, mengingat tahapan pemilu akan dimulai pada tahun mendatang. Pendekatan secara personal dan sosial dinilai perlu dilakukan agar masyarakat lebih mudah dijangkau dan tidak bersikap apatis terhadap persoalan politik.

Herwyn menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan hak setiap warga negara. Namun, menjaga kejujuran dan integritas pemilu merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk menghindari berbagai bentuk pelanggaran, seperti politik uang, pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta penyebaran hoaks dan disinformasi digital. Bawaslu juga mendorong agar pendidikan kepemiluan semakin diperluas, terutama bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), dan kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan perhatian khusus.

Bawaslu RI