Bawaslu Perkuat Strategi Pencegahan Politik Uang Berbasis Riset dan Teknologi

BANDUNG — Ancaman politik uang terhadap kebebasan hak pilih masyarakat mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk memperketat strategi pencegahan. Langkah ini dibahas dalam Diskusi Tematik Penguatan Tata Kelola Organisasi di FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Selasa (22/7/2026).

Praktik politik uang dinilai bukan sekadar pelanggaran regulasi pemilu, melainkan ancaman serius yang berpotensi melahirkan pemimpin berdasarkan transaksi finansial, bukan atas dasar kapasitas dan integritas.

Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, menegaskan bahwa penanganan politik uang tidak bisa hanya mengandalkan Bawaslu. Diperlukan sinergi erat dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, hingga warga luas. Sebagai bentuk langkah konkret, Bawaslu telah bekerja sama dengan PPATK untuk memantau dan menelusuri alur transaksi keuangan mencurigakan yang mengarah pada politik uang.

"Bawaslu tidak bisa bergerak sendirian. Kolaborasi erat dengan perguruan tinggi, lembaga negara, dan masyarakat adalah kunci utama untuk membendung praktik politik uang," pukas Herwyn.

Tantangan pengawasan saat ini kian kompleks seiring berkembangnya modus politik uang yang semakin terselubung dan sulit dideteksi tanpa bantuan teknologi serta analisis data.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menekankan pentingnya peran akademisi. Sinergi dengan kampus diharapkan mampu melahirkan gagasan inovatif dan rekomendasi berbasis riset guna memperkuat pengawasan partisipatif serta kelembagaan Bawaslu.

Melalui pendidikan politik yang masif dan pelibatan publik, Bawaslu berupaya memastikan agar setiap suara dalam pemilu murni mewakili kehendak rakyat, bukan hasil pembeli hak pilih.