Bawaslu Kota Depok Terus Kembangkan Website dan PPID

Depok, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok- Anggota Bawaslu Kota Depok Andriansyah menghadiri peluncuran eletronik PPID (e-PPID) terintegrasi oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu. Dia yakin bahwa peluncuran e-PPID ini akan semakin mempercepat informasi terkait kerja-kerja pengawasan dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota. Sehingga publik lebih mudah mengakses informasi secara cepat dan tepat.

“Bawaslu pusat terus berinovasi, sehingga Bawaslu Kta Depok juga terus mengembangkan website dan PPID. Memperbarui kembali data-data yang bisa disampaikan kepada publik sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan,” ujarnya setelah mengikuti Peluncuran e-PPID melalui daring, Rabu (25/8/2020).

Pada kesempatan itu, Pusdatin Bawaslu meluncurkan akun email resmi lembaga dari Bawaslu RI kepada jajaran Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Tujuan penggunaan akun email resmi tentunya akan menjaga kerahasiaan informasi terkait kerja-kerja kelembagaan. Sehingga keamanan data bisa terjaga dengan baik.

Peluncuran layanan e-PPID terintegrasi Bawaslu Provinsi ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sejalan dengan pengembangan dan penguatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Bawaslu yang terus berupaya meningkatkan kinerja berbasis teknologi dengan pemanfaatan dan pengembangannya teknologi informasi dan komunikasi.

Sebagai informasi, PPID Bawaslu Kota Depok memiliki keistimewaan dari Kabupaten Kota lainnya, yakni menampilkan kalender kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan Bawaslu Kota Depok maupun kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Kota Depok. Andriansyah berharap seluruh masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses informasi berkat pengembangan PPID yang terus dilakukan.

"Bawaslu Kota Depok terus mengembangkan website dan PPID dengan beragam inovasi. Data-data pemohon informasi juga akan terintegrasi ke Bawaslu RI. Ini juga sebagai perbaikan sistem data secara terpusat. Selain itu, pengembangan ini mengedepankan kemudahan pemohon informasi dalam mengakses data yang dibutuhkan. Kami akan merespon secara cepat bila ada masyarakat yang membutuhkan data dan informasi", tutupnya.