Bagja : Perubahan UU Pemilu Harus Perkuat Penegakan Hukum danKualitas Demokrasi
|
Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu Jadi Perhatian dalam Perubahan UU Pemilu
PADANG — Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Pemilu perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pemilu agar lebih efektif, adil, dan mampu mendukung penguatan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pembaruan regulasi tidak sebatas menyempurnakan ketentuan yang ada, tetapi juga perlu memastikan penanganan pelanggaran pemilu berlangsung secara proporsional, terkoordinasi, dan memberikan kepastian hukum.
Hal tersebut disampaikan Bagja dalam Seminar Nasional bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” di Padang, Minggu (8/11/2026). Ia menilai keterlibatan perguruan tinggi, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memberikan masukan dalam penyusunan regulasi pemilu yang lebih baik.
Bagja menjelaskan, pembaruan hukum pemilu harus diarahkan pada penguatan demokrasi substansial. Hal ini sejalan dengan visi Bawaslu periode 2025–2029, yaitu “Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial”.
Menurutnya, pembangunan demokrasi tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga. Diperlukan keterlibatan berbagai unsur masyarakat agar kolaborasi yang terbangun tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan, penegakan hukum yang jujur dan adil, serta partisipasi masyarakat yang bermakna.
Dalam konteks tersebut, Bagja menyebut kerja sama Bawaslu dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) sebagai salah satu bentuk nyata penerapan visi kolaborasi. Ia menilai APHTN-HAN memiliki peran penting sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis Bawaslu melalui sumbangan pemikiran akademis, evaluasi, dan rekomendasi untuk pengembangan serta pembaruan hukum pemilu.
Lebih lanjut, Bagja menerangkan bahwa berdasarkan siklus pemilu, Indonesia saat ini berada dalam periode pascapemilu. Tahapan ini menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi (review) dan pembaruan (reform) terhadap sistem yang telah berjalan sebagai persiapan menghadapi pemilu berikutnya.
Ia menilai periode tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat aspek regulasi, terutama dalam membangun kerangka hukum pemilu yang mampu menjawab persoalan penyelenggaraan maupun penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019 dan 2024. Namun, penerapannya juga menunjukkan sejumlah keberhasilan, persoalan, serta kekosongan pengaturan yang perlu dikaji kembali sebagai bahan penyempurnaan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam revisi UU Pemilu adalah penataan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu. Bagja menyampaikan bahwa sejumlah aspek perlu diperjelas, mulai dari prosedur penanganan perkara, pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, hingga efektivitas proses penegakan hukum. Pengalaman penanganan tindak pidana pada Pemilu 2024, menurutnya, menunjukkan adanya berbagai tantangan yang perlu dievaluasi bersama.
Selain itu, Bagja menyoroti penerapan prinsip ultimum remedium atau penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pemilu. Ia menjelaskan bahwa UU Pemilu pada dasarnya mengatur aspek administratif penyelenggaraan pemilu, meskipun juga memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Karena itu, penggunaan instrumen pidana perlu ditempatkan sebagai langkah terakhir.
Bagja menilai tidak semua bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan dan prosedur pemilu harus diselesaikan melalui pemidanaan. Apabila suatu pelanggaran masih dapat diperbaiki melalui mekanisme administratif yang sesuai, maka penerapan sanksi administratif perlu diutamakan. Langkah tersebut dapat menjadi upaya untuk memulihkan keadilan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan pemilu.
Ia juga menekankan pentingnya pengaturan sanksi administratif, termasuk sanksi pembatalan selama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Instrumen tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga agar penanganan pelanggaran tetap dilakukan secara proporsional.
Bagja berharap seminar nasional tersebut tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan akademis, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan. Rekomendasi itu diharapkan berkontribusi pada penguatan sistem penegakan hukum administrasi pemilu serta perbaikan mekanisme penanganan tindak pidana pemilu.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat APHTN-HAN Guntur Hamzah, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, Pimpinan Ombudsman RI, Topo Santoso, Agus Riwanto, Yoserwan, Abdullah Dahlan, serta Ketua Pengurus Wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat Khairul Fahmi. Hadir pula pengurus wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat, para narasumber, akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan peserta seminar lainnya.
Bawaslu RI