Dari Masyarakat untuk Demokrasi, Bawaslu Gulirkan P2P 2026

Depok - Bawaslu mengajak masyarakat untuk bersiap mengikuti Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026. Program ini dirancang sebagai langkah strategis dalam memperkuat keterlibatan publik guna menjaga integritas Pemilu di tengah dinamika penyelenggaraan yang semakin kompleks.

Menurut Bawaslu, bentuk pelanggaran dalam Pemilu terus berkembang, seiring dengan semakin beragamnya praktik kontestasi yang tidak adil. Banyak di antaranya bahkan terjadi di ruang-ruang yang sulit dijangkau oleh pengawas. Sementara itu, keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan potensi pelanggaran menjadikan peran masyarakat sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Melalui P2P, Bawaslu mendorong terbangunnya kolaborasi luas dengan masyarakat sebagai mitra strategis dalam pengawasan. Upaya ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan pentingnya pengawasan partisipatif, sekaligus memperkuat peran Bawaslu dalam memastikan Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Dengan mengusung tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu dan Pemilihan 2029 yang Bermartabat”, Bawaslu berharap para peserta tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga mampu membangun komunitas, memperluas jejaring, serta melakukan aksi nyata dalam pengawasan partisipatif.

Program ini bertujuan untuk membentuk pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan yang berkelanjutan, mencetak kader pengawas partisipatif, mengembangkan organisasi atau komunitas pengawasan, serta meningkatkan kapasitas pengawas agar dapat berperan secara efektif.

Ke depan, P2P ditargetkan mampu melahirkan kader yang mandiri, menjadi teladan di masyarakat, serta berkontribusi aktif dalam memperkuat demokrasi, baik pada masa non-tahapan maupun saat pelaksanaan Pemilu 2029.

Bawaslu pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemilih muda, organisasi, dan komunitas, untuk mulai mempersiapkan diri dan terlibat dalam gerakan pengawasan partisipatif sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga demokrasi yang bermartabat.